ISD 1: Polemik RUU Pilkada

Sungguh memilukan politik di Indonesia. Apa yang diharapkan menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Apa yang menjadi tradisi masyarakat banyak kini bukan menjadi sebuah tradisi lagi. Mungkin kalau ini bukan tugas dari salah satu mata kuliah saya, saya tidak akan membuat tulisan ini. Coba saja politik di Indonesia tidak seperti ini, mungkin tidak akan ada tulisan ini.

Kali ini saya akan membahasa RUU Pilkada yang katanya telah “dirampas” dari rakyat. Ya, tidak ada lagi Pilkada langsung pada tahun-tahun kedepan. Tidak ada pesta rakyat untuk memilih pemimpin daerah nya. Yang ada hanyalah egoisme politikus yang akan memilih pemimpin daerah untuk kepentingan partai dan dirinya saja. Tahun-tahun yang akan datang kita hanyalah menjadi penonton akan keributan yang ada di gedung gedung politikus yang akan memilih pemimpin untuk kita.

Banyak yang bilang kalau politik itu terlalu banyak drama. Dan itu benar apa adanya, drama untuk pencitraan kaumnya dan dirinya sendiri. Terlebih seperti apa yang telah dilakukan oleh partai Demokrat. Yang awalnya menolak, akan tetapi walk out pada saat voting, tiba-tiba menyatakan kecewa akan hasil persidangan. What? So dramatic.

Dengan adanya RUU Pilkada tidak langsung ini membuat kemungkinan yang besar juga akan adanya Pilpres tidak langsung alias dipilih oleh MPR. Rakyat akan menjadi buta terhadap pemimpin nya nanti. Apabila semua itu terjadi maka tibalah kita di Orde Baru jilid II.

Politik transaksional pun akan menjadi marak, KKN akan muncul dan lembaga hukum akan menjadi lemah. KPK pun mungkin akan menjadi lemah apabila semuanya terjadi. Tidak ada KPK, maka negara kita bisa menjadi negara yang paling korup.

Mungkin yang hanya bisa kita lakukan adalah hanya mengawasi dan terus menyuarakan suara rakyat. Karena pemilihan secara langsung merupakan sebuah pesta rakyat yang sudah menjadi tradisi bagi kita semua dan juga merupakan salah satu media agar rakyat ikut dalam berpokitik seara langsung dan terbuka.